Jakarta – Mubarok Institute menggelar kegiatan Halalbihalal yang dirangkaikan dengan seminar nasional bertema “Kebijakan Strategis Nasional antara Kepentingan Negara, Perlindungan Hak Rakyat, dan Tujuan Investasi” pada Selasa (14/4/2026) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini menjadi forum refleksi sekaligus sarana penyampaian gagasan strategis kepada pemerintah dalam mengawal arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Ketua Umum Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, menyatakan bahwa pihaknya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong serta mengoptimalkan implementasi program Asta Cita agar dapat berjalan dengan baik, mulai dari tingkat elite hingga masyarakat akar rumput di seluruh wilayah Indonesia.

“Saya menegaskan bahwa Mubarok Institute mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan program Asta Cita agar berhasil secara menyeluruh di tengah masyarakat,” ujar Fadhil.

Salah satu program unggulan yang disoroti adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai memiliki dampak strategis dalam membangun generasi bangsa yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Ia menekankan bahwa kualitas kesehatan masyarakat merupakan fondasi utama bagi kemajuan Indonesia di masa depan.

“Indonesia akan menjadi negara maju apabila masyarakatnya sehat, baik lahir maupun batin,” jelasnya.

Meski demikian, Fadhil juga menyoroti bahwa sejumlah agenda dalam Asta Cita masih belum berjalan optimal, terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Ia menilai praktik korupsi masih marak karena adanya budaya politik yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek.

“Untuk menjadi pejabat politik, seperti anggota DPR, bupati, atau gubernur, sering kali dibutuhkan biaya kampanye yang sangat besar. Ada yang berutang atau didanai pihak tertentu, sehingga ketika menjabat muncul tuntutan untuk mengembalikan dana tersebut,” ungkapnya.

Ia pun mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Fadhil menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo memiliki kapasitas untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi secara lebih efektif.

“Oleh karena itu, korupsi harus diberantas secara serius, dan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fadhil mengungkapkan bahwa Mubarok Institute tengah merumuskan rekomendasi kebijakan strategis yang akan disampaikan langsung kepada pemerintah melalui audiensi dalam waktu dekat. Lembaga ini mengandalkan kolaborasi lintas sektor melalui konsep ABG (akademisi, bisnis, dan pemerintah) dalam menyusun gagasan yang komprehensif.

“Jika rumusan tersebut telah selesai, kami akan mengajukan permohonan audiensi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mempresentasikan visi dan misi kami dalam membangun bangsa dan negara ke depan, baik dalam konteks domestik maupun peran Indonesia di panggung global dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Fadhil berharap pemerintah dapat menjalankan program Asta Cita secara maksimal dan konsisten, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung upaya tersebut demi kemajuan bangsa.

“Saya berharap program Asta Cita dapat diimplementasikan secara optimal dan konsisten. Kami siap mendukung penuh pelaksanaannya,” pungkasnya.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Inspektur Jenderal Kemendesa Dr. Masyhudi, Dewan Pengarah BRIN Tri Mumpuni Wiyatno, dosen dan peneliti IPB Bogor Dr. Yudha Heryawan Asnawi, serta Wakil Rais PWNU Jakarta Dr. Endin A.J. Soefihara. (*)