MANNA – Kondisi pelayanan kesehatan di Bengkulu Selatan benar-benar sedang berada di titik kritis. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Bengkulu Selatan bersama Wakil Bupati Yevri Sudianto dan jajaran kesehatan pada Senin (4/5/2026).

Isu yang paling mengejutkan adalah pengakuan terbuka dari Wakil Bupati mengenai kondisi RSUD Hasanuddin Damrah (HD) Manna yang dinilai sudah sangat memprihatinkan.

Dalam rapat tersebut, nasib RSUD HD Manna menjadi sorotan utama legislatif. Wakil Bupati Yevri Sudianto secara blak-blakan mengakui bahwa rumah sakit kebanggaan masyarakat Bumi Sekundang Setungguan tersebut sedang tidak baik-baik saja.

"Kami evaluasi tiga bulan sekali. Saya berharap lembaga ini membaik. RSUD hampir hancur," ujar Yevri di hadapan anggota dewan.

Kondisi "hampir hancur" ini merujuk pada carut-marut manajemen, utang yang menumpuk, hingga kualitas pelayanan yang merosot tajam. DPRD melalui Wakil Ketua II, Dodi Martian S.Hut MM, mendesak pemerintah daerah agar catatan-catatan dari Pansus RSUD segera ditindaklanjuti secara konkret sebelum kondisi semakin parah.

Selain masalah rumah sakit, Wabup Yevri juga mengeluarkan ultimatum keras kepada Kepala Dinas Kesehatan terkait krisis obat-obatan di tingkat Puskesmas. Ia tidak ingin lagi mendengar ada warga miskin yang harus membeli obat sendiri karena stok di fasilitas kesehatan milik pemerintah kosong.

"Saya intervensi langsung Kepala Dinas. Tidak ada lagi (alasan) tidak ada obat," tegas Wabup.

Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan, Nissan Deni Purnama S.IP, menambahkan bahwa persoalan obat adalah persoalan kemanusiaan. Ia merasa miris melihat warga kurang mampu masih dibebani biaya obat di luar rumah sakit.

Ketegasan pemerintah tidak hanya berhenti pada stok obat, tapi juga pada kedisiplinan sumber daya manusia (SDM). Wabup membenarkan laporan bahwa ada Puskesmas yang pada jam pelayanan (pukul 08.00 WIB) sudah kosong dari petugas.

Persoalan disiplin nakes, terutama status PPPK Paruh Waktu yang tengah diperjuangkan kesejahteraannya, kini menjadi rapor merah yang akan terus dipantau melalui sidak lapangan.

DPRD menegaskan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif adalah harga mati demi memastikan hak sehat masyarakat Bengkulu Selatan tidak terabaikan. (Beb)