Penarafflesia.com - Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023 ini sebesar Rp13,1 triliun.

Berdasarkan dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024, pemerintah memperkirakan realisasi anggaran perkembangan fungsi perlindungan lingkungan hidup mencapai Rp 13,1 triliun pada tahun ini. Outlook tersebut lebih besar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 12,9 triliun, tetapi lebih kecil dibandingkan 2021 sebesar Rp14 triliun.

Anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Informasi Geospasial. Adapun pada periode 2019–2023, berbagai kebijakan pada fungsi perlindungan lingkungan hidup diarahkan, antara lain untuk:

• Peningkatan kualitas lingkungan hidup
• Peningkatan konservasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
• Rehabilitasi hutan dan lahan
• Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
• Rehabilitasi mangrove,
• Pengelolaan limbah

Menurut dokumen tersebut, anggaran untuk perkembangan lingkungan hidup tahun 2023, antara lain digunakan untuk penanganan pencemaran guna meningkatkan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat. Anggaran juga digunakan untuk penanganan limbah B3 dan sampah spesifik, pemulihan lahan hutan, dan pemulihan ekosistem mangrove.

Sementara itu, hasil yang diprioritaskan dari penggunaan anggaran lingkungan hidup pada tahun 2019–2023, antara lain:

• Laju deforestasi kawasan hutan yang ditekan sebanyak 0,46 juta ha pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 0,2 juta ha pada tahun 2023
• Luas kebakaran hutan dan lahan seluas 624,2 ribu ha pada tahun 2019 dan ditargetkan seluas 20,0 ribu ha pada tahun 2023
• Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sebanyak 770,76 ribu ton pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 205,3 ribu ton pada tahun 2023
• Akses kelola perhutanan sosial seluas 4,04 juta ha (kumulatif) pada tahun 2019 dan ditargetkan seluas 5,47 juta ha pada tahun 2023 (kumulatif)
• Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) sebanyak 5,8 juta bidang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 8,5 juta bidang pada tahun 2023.

Sementara untuk tahun depan, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,9 triliun untuk perkembangan fungsi lingkungan hidup. Adapun target prioritasnya, antara lain: 

• Laju deforestasi kawasan hutan yang ditekan seluas 0,2 juta
• Hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi seluas 24.500 hektar
• Luas kebakaran hutan dan lahan seluas 40,0 ribu ha
• Pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebanyak 210,75 ribu ton
• Akses kelola perhutanan sosial seluas 5,97 juta ha (kumulatif)
• Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) sebanyak 5,0 juta bidang.