Penarafflesia.com - Sebanyak 5.728 warga Kota Bengkulu dihapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang artinya tak lagi masuk kategori miskin.

Koordinator PKH Kota Bengkulu Piriadi mengatakan dari jumlah yang dihapus masih ditemukan ASN yang menerima bansos. 

Alasannya, data tersebut dimasukkan sebelum yang bersangkutan dimasukkan ke DTKS sebelum menjadi ASN. 

“Memang ada juga ASN yang kita temukan masuk DTKS. Seperti salah satunya ASN di kecamatan Singaran Pati. Dia baru lulus CPNS, sudah kita keluarkan dari DTKS,” ujar Piriadi.

Begitu yang bersangkutan mengikuti tes CPNS dan lulus, sekarang sudah dihapus dari DTKS. Sehingga, sisanya tinggal 152 ribu warga atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih masuk DTKS. 

"Itu pun masih terus dilakukan validasi dan pemutakhiran oleh tim yang ditugaskan langsung dari Kemensos RI. Ironinya, ternyata dari sekian ribu yang dikeluarkan dari DTKS ada yang berstatus ASN," ujarnya.

Piriadi menjelaskan pula bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada sebanyak 23.800 orang ASN se-Indonesia yang terdaftar sebagai penerima bansos.

Temuan tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai dengan domisili ASN yang terdaftar sebagai penerima bansos untuk segera dilakukan perbaikan. 

“Kalau dia berstatus ASN, maka bansos yang telah diterima harus dikembalikan,” ujar Piriadi.

Sementara itu, Kadis Sosial Kota Bengkulu Sahat Situmorang juga membenarkan terkait berkurangnya jumlah DKTS setelah dilakukan pemutakhiran data.

Kemensos sejak awal bulan tahun sudah mengirim surat perihal ASN dan pensiunan yang masuk DTKS harus wajib mengembalikan dana bansos yang pernah diterima.

“Yang dihapus dari DTKS, misalnya yang penghasilannya di atas UMK atau berpenghasilan di atas 2,4 juta perbulan dan yang berstatus ASN,” kata Sahat.

Sahat mengatakan, berkurangnya DTKS dapat mengurangi beban negara. Dengan begitu, Kota Bengkulu tidak bisa lagi diklaim sebagai kota penyumbang angka kemiskinan terbanyak di provinsi.

“Berdasarkan rilis dari pihak KPK, ternyata pencairan bansos yang tidak tepat sasaran jumlahnya sebesar Rp 140 miliar perbulan,” ujar Sahat.