BENGKULU – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memimpin langsung rapat tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam momentum Hari Tani Nasional 2026. Salah satu agenda utama yang dibahas yakni persoalan konflik agraria di Kabupaten Seluma.

Rapat yang digelar di Balai Raya Semarak, Jumat (25/9), menjadi langkah Pemprov Bengkulu dalam merespons berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat pada aksi Hari Tani Nasional, Kamis (24/9).

Herwan Antoni menegaskan, pemerintah tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti sebatas penyampaian tuntutan. Berbagai persoalan agraria akan dikoordinasikan bersama pihak terkait agar dapat ditangani sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

“Pemerintah Provinsi Bengkulu hadir untuk mendengar dan menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat. Berbagai persoalan agraria akan dibahas bersama seluruh pihak terkait agar solusi yang dihasilkan memberikan kepastian dan rasa keadilan,” ujar Herwan.

Dalam rapat tersebut, Sekda Herwan Antoni didampingi sejumlah unsur terkait. Hadir Sekda Kabupaten Seluma Deddy Ramdhani yang mewakili Bupati Seluma, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu Tentrem Prihatin, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.

Pembahasan mencakup sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari konflik dan sengketa agraria, legalitas penguasaan lahan, perlindungan ruang hidup masyarakat hingga kepastian hukum bagi petani.

Sekda Herwan Antoni mengatakan, penyelesaian konflik agraria tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan para pemangku kepentingan.

“Penyelesaian konflik agraria membutuhkan kerja bersama dan komitmen semua pihak. Pemerintah akan mengedepankan dialog, koordinasi dan pendekatan konstruktif dengan tetap memperhatikan hak masyarakat serta ketentuan hukum,” katanya.

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Bengkulu memastikan aspirasi yang disampaikan dalam momentum Hari Tani Nasional mendapat tindak lanjut konkret, khususnya terkait persoalan agraria yang masih membutuhkan penyelesaian di lapangan. ***