KAUR — Di balik dinding ruang sidang Pengadilan Negeri Bintuhan, sebuah polemik hukum besar sedang bergulir. Kasus dugaan pemerkosaan anak di bawah umur yang menjerat tiga terdakwa—Parman, Yunus, dan Waryo—kini menjadi sorotan tajam. Bukan hanya karena beratnya pasal yang disangkakan, melainkan karena mencuatnya dugaan "permufakatan jahat" dan maladministrasi peradilan terstruktur yang melibatkan tiga pilar penegak hukum sekaligus: Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Majelis Hakim Kabupaten Kaur.

.Tim kuasa hukum keluarga terdakwa secara terbuka menuding adanya pengabaian sistematis terhadap Hukum Acara Pidana (KUHAP) demi satu target: memastikan ketiga terdakwa dijatuhi hukuman, terlepas dari cacat formalnya proses hukum tersebut.

Penelusuran mendalam terhadap berkas perkara dan kronologi formal mengungkap tiga kejanggalan krusial yang mengindikasikan adanya pemaksaan perkara (malicious prosecution).

Dikatakan Pilip, Pintu gerbang penegakan hukum pidana formil di Indonesia selalu dimulai dari Laporan Polisi (LP). Dokumen inilah yang menjadi legalitas bagi penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Namun, dalam salinan dokumen hukum yang diperoleh, nama Parman sama sekali tidak terdaftar dalam LP Nomor 22, yang menjadi basis utama pembongkaran kasus ini.

Kejanggalan tidak berhenti di tingkat kepolisian. Saat berkas dilimpahkan ke pengadilan, kuasa hukum menemukan kesalahan substansial dalam Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa. Lazimnya, dakwaan yang keliru atau salah subjek (error in persona) harus dinyatakan batal demi hukum. 

Namun, fakta di persidangan menunjukkan hal sebaliknya. Majelis Hakim disinyalir tetap mengesahkan dakwaan tersebut dengan dalih hanya terjadi kesalahan pengetikan (clerical error). Sikap akomodatif hakim terhadap kecacatan dokumen penuntutan ini memicu pertanyaan besar mengenai netralitas ruang sidang.

Kasus yang menimpa terdakwa kedua, Yunus, memperlihatkan benturan keras antara wewenang aparat dan kepastian hukum. Sebelum perkara ini naik ke sidang pokok, Yunus telah menempuh jalur Praperadilan di Pengadilan Negeri Bintuhan dan menang. Hakim Praperadilan saat itu secara inkrah menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan Yunus tidak sah demi hukum karena minimnya alat bukti.

Secara regulasi, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (3) memang membolehkan penyidik menetapkan kembali seseorang menjadi tersangka pasca-praperadilan. Namun, ada syarat mutlak yang tidak boleh ditawar: wajib menggunakan minimal dua alat bukti baru (novum) yang valid dan belum pernah diuji sebelumnya.

Investigasi atas jalunya penyidikan ulang Yunus mengungkap pola yang tidak biasa. Penyidik diduga tidak menyodorkan bukti materiil baru, melainkan memanggil dan memeriksa kembali saksi-saksi lama yang keterangannya sudah pernah ditolak dan diputus oleh hakim dalam sidang praperadilan terdahulu. Langkah ini dinilai oleh para ahli hukum sebagai bentuk "penyelundupan hukum" untuk menghidupkan kembali status hukum yang telah mati.

Pelanggaran prosedur paling mencolok diduga terjadi pada berkas perkara terdakwa ketiga, Waryo. Dalam prosedur hukum acara, ketika jaksa menyatakan berkas perkara telah lengkap (P21), maka tanggung jawab formil dan materiil perkara berpindah ke Kejaksaan untuk segera disidangkan. Berkas tersebut telah dikunci secara hukum.

Namun, dokumen internal mengindikasikan bahwa berkas P21 milik Waryo sengaja dibongkar kembali di luar prosedur resmi.

Tujuannya diduga kuat untuk menyisipkan kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) "di bawah tangan". BAP ini berisi materi pemeriksaan lama yang sebenarnya telah dideklarasikan tidak sah oleh putusan praperadilan sebelumnya. Memasukkan kembali alat bukti yang telah dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan ke dalam berkas yang sudah P21 merupakan bentuk pelanggaran administratif dan manipulasi hukum tingkat tinggi.

Rentetan kejanggalan struktural ini memicu reaksi keras. Kuasa hukum keluarga memastikan tidak hanya akan bertarung di ruang sidang melalui Nota Keberatan (Eksepsi), tetapi juga membawa perkara ini ke tingkat nasional.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi dan ketidakprofesionalan kini tengah disiapkan untuk dilayangkan ke tiga lembaga pengawas tertinggi: Divisi Propam Polri untuk memeriksa oknum penyidik, Komisi Kejaksaan (Komja) untuk memeriksa oknum JPU, serta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk mengusut rekam jejak perilaku Majelis Hakim yang memimpin persidangan.

Hingga laporan investigasi ini diturunkan, baik pihak Kejaksaan Negeri Kaur maupun Humas Pengadilan Negeri setempat memilih untuk tidak memberikan komentar mendalam terkait tudingan spesifik mengenai pembongkaran berkas P21 dan pengabaian putusan praperadilan tersebut. Ruang keadilan di Kaur kini tengah diuji: apakah ia tegak sebagai instrumen kebenaran, atau sekadar stempel formalitas untuk menghukum?