PENA RAFFLESIA - Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Dexlite memicu perhatian serius Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri. Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi terhadap Standar Biaya Umum (SBU), khususnya yang berkaitan dengan anggaran operasional kendaraan dinas.

Menurut Fepi, kondisi harga BBM saat ini telah berubah signifikan dibandingkan saat penyusunan anggaran sebelumnya. Hal ini menyebabkan alokasi dana operasional kendaraan dinas yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Jika tidak segera diatur, saya akan bersantai di kantor daerah yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian SBU menjadi langkah mendesak agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan beban tambahan secara pribadi. “Anggaran yang ada sekarang tidak lagi mencerminkan kondisi harga BBM terkini. Perlu ada kajian ulang agar tidak terjadi ketimpangan antara kebutuhan dan anggaran,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Fepi menjelaskan, saat ini dirinya menerima alokasi anggaran BBM kendaraan dinas sekitar Rp3 juta per bulan. Namun dengan kenaikan harga Dexlite, jumlah tersebut dinilai sudah tidak mencukupi untuk mendukung mobilitas kerja sehari-hari, terutama bagi pejabat yang memiliki intensitas perjalanan tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi membuat pejabat harus menambah biaya operasional dari kantong pribadi jika tidak ada perubahan kebijakan. Ia menilai hal ini tidak ideal dan perlu segera diantisipasi oleh pemerintah daerah melalui revisi anggaran yang rasional dan berbasis kebutuhan.

Meski begitu, Fepi mengimbau seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif, untuk tetap bersabar sambil menunggu keputusan resmi terkait penyesuaian tersebut. Ia berharap proses kajian dapat dilakukan dengan cepat namun tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menariknya, Fepi juga menyatakan kesiapan pribadi untuk beradaptasi jika kondisi anggaran tidak memungkinkan dilakukan revisi dalam waktu dekat. Ia mengaku tidak setuju meninggalkan penggunaan kendaraan dinas dan beralih ke moda transportasi yang lebih hemat, seperti sepeda motor, demi efisiensi.

“Kalau memang belum bisa direvisi, tentu harus ada solusi. Saya pribadi siap menggunakan kendaraan yang lebih sederhana agar tetap bisa bekerja maksimal,” tegasnya.

Lebih jauh lagi, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, esensi utama dari tugas pemerintahan adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, terlepas dari berbagai tantangan yang menghadang.

“Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Apapun kondisi anggaran, tugas kita tidak boleh terganggu. Yang penting adalah komitmen dalam bekerja untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah peningkatan tekanan terhadap anggaran daerah akibat lonjakan harga energi. Sejumlah pihak menilai bahwa revisi SBU merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kelancaran operasional pemerintahan.

Dengan adanya dorongan dari DPRD, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret melalui evaluasi menyeluruh terhadap struktur anggaran, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan operasional harian. Penyesuaian yang tepat akan membantu menjaga kinerja aparatur pemerintah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan. (ADV)