MUKOMUKO – Konflik kepemilikan tanah garapan di Desa Rawamulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, kembali memasuki babak baru. Warga setempat, Agus Suparmin, resmi mengajukan gugatan ulang terkait lahan yang disengketakan ke Pengadilan Negeri (PN) Mukomuko, Rabu (11/11/2026).

Didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari Adv. Ali Akbar, S.H., Adv. Rezki, S.H., dan Adv. Anang Hasyim, S.H., gugatan tersebut kini terdaftar dengan nomor perkara baru 22/Pdt.G/2026/PN Mkm, menggantikan nomor perkara sebelumnya, yakni 18/Pdt.G/2026/PN Mkm.

Pada sidang perdana dengan agenda pemeriksaan identitas serta legalitas kuasa hukum para pihak, proses persidangan belum dapat berjalan maksimal.

Majelis hakim menyampaikan bahwa relaas panggilan pengadilan terhadap tiga orang turut tergugat belum berhasil disampaikan secara langsung.

Berdasarkan keterangan pihak kelurahan, ketiga orang tersebut diketahui sudah tidak tinggal di alamat semula di Desa Ujung Padang. Mereka disebut telah berpindah ke Padang, namun alamat keberadaannya belum diketahui secara pasti.

Menghadapi kendala tersebut, tim kuasa hukum penggugat menyepakati penggunaan mekanisme panggilan umum melalui media massa atau pengumuman resmi pengadilan.

"Kami mengambil jalur alternatif panggilan umum. Jika dilakukan perubahan alamat, dikhawatirkan tetap tidak tepat. Panggilan umum ini diharapkan bisa dibaca oleh yang bersangkutan agar dapat hadir di persidangan," ujar Ali Akbar usai persidangan.

Ditengah bergulirnya gugatan, dokumen lama terkait penguasaan lahan turut menjadi perhatian. Agus Suparmin diketahui memiliki Surat Pernyataan Penguasaan dan Pengolahan Lahan tertanggal 12 Maret 2012.

Dalam surat tersebut, Agus menyatakan telah menguasai dan menggarap sebidang tanah perkebunan di wilayah Desa Rawamulya sejak 2008 hingga saat surat dibuat.

Lokasi lahan disebut berada di kawasan BPS 11 sebelah kiri, antara patok 109 hingga patok 125, dengan luas tercantum 44.850 meter persegi atau sekitar 4,485 hektare.

Dokumen itu juga mencantumkan batas-batas lahan, yakni sebelah timur berbatasan dengan Mahmudi, sebelah barat dengan lahan Sapri, sebelah selatan dengan lahan kaplingan, dan sebelah utara dengan Sutris.

Surat pernyataan tersebut ditandatangani Agus Suparmin, disertai tanda tangan dua orang saksi, Mahmudi dan Sutris, serta diketahui Kepala Desa Rawamulya saat itu.

Dalam dokumen tersebut, Agus juga menyatakan bahwa lahan telah dikelola dan ditanami kelapa sawit. Bahkan, terdapat pernyataan kesediaan untuk meluruskan apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan atau kekeliruan sesuai hukum yang berlaku.

Meski demikian, surat pernyataan penguasaan lahan tersebut bukan dengan sendirinya merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Keabsahan alas hak, riwayat penguasaan, serta kesesuaian lokasi tetap harus dibuktikan dalam persidangan.

Persoalan semakin menarik perhatian setelah sebuah papan pengumuman klaim kepemilikan berdiri di atas lahan yang masih menjadi objek sengketa.

Papan tersebut mencantumkan nama Onki Harizon dengan dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 53-57/KDU/9/1995. Pada papan itu tercantum luas lahan 73.425 meter persegi atau sekitar 7,34 hektare.

Selain mencantumkan identitas dan dasar klaim kepemilikan, papan tersebut juga menyebutkan bahwa lahan berada di bawah pengawasan kuasa hukum Heriyanto Siahaan & Rekan.

Bahkan, terdapat peringatan mengenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 476 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bagi pihak yang melakukan pencurian.

Menariknya, terdapat perbedaan luas antara surat pernyataan penguasaan lahan milik Agus dengan angka yang tercantum pada papan klaim tersebut.

Surat Agus mencatat luas 44.850 meter persegi atau sekitar 4,485 hektare, sedangkan papan klaim mencantumkan 73.425 meter persegi atau sekitar 7,34 hektare.

Menanggapi keberadaan papan klaim tersebut, kuasa hukum penggugat, Ali Akbar, menegaskan bahwa pernyataan yang menyebut perkara telah selesai merupakan klaim sepihak.

Menurutnya, perkara tersebut justru kembali diproses melalui nomor perkara baru dan hingga saat ini belum terdapat putusan final yang menentukan pihak mana yang memiliki hak sah atas tanah tersebut.

"Itu papan tidak benar kalau dikatakan perkara sudah selesai. Perkara ini justru baru dimulai kembali dari awal dan belum ada keputusan final. Saat ini status tanah adalah status quo," tegas Ali Akbar.

Sengketa tanah di Desa Rawamulya tersebut masih menunggu proses pembuktian di pengadilan. Riwayat penguasaan lahan, dokumen yang dimiliki masing-masing pihak, serta kejelasan batas dan luas tanah akan menjadi bagian penting dalam mengungkap persoalan ini.

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 14 Desember 2026 dengan agenda mendengarkan laporan hasil pelaksanaan panggilan umum sebelum perkara melangkah ke tahap mediasi.

Kini, publik menanti proses hukum yang berjalan di PN Mukomuko untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang disengketakan tersebut. ***