Bengkulu – Bagi Dodo Erna, perjuangan hukum atas persoalan Saung Bigi bukan lagi semata-mata tentang menang atau kalah di pengadilan. Lebih dari itu, ada pesan moral yang ingin disampaikan kepada pemerintah, khususnya kepada para pemegang kewenangan, agar dalam mengambil kebijakan tidak melupakan sisi kemanusiaan.

Pemilik Saung Bigi yang akrab disapa Dodo Erna ini menegaskan, dirinya tetap optimistis perjuangan bersama tim kuasa hukum Hj. Maghdaliansi, MH, melalui upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu akan mendapatkan hasil yang lebih baik.

Namun, di balik langkah hukum tersebut, Dodo Erna menyimpan harapan agar persoalan yang dialaminya menjadi pembelajaran bagi pemerintah ke depan.

Menurutnya, pemerintah harus lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan masyarakat, terutama masyarakat awam yang tidak memahami sepenuhnya aturan hukum, tidak memiliki akses terhadap pendampingan hukum, bahkan sering kali merasa takut untuk menyampaikan keberatan ketika berhadapan dengan kekuasaan.

"Jangan sampai pemerintah merasa memiliki kewenangan, kemudian masyarakat yang awam menjadi takut untuk bersuara. Tidak semua masyarakat memahami hukum, tidak semua orang berani melawan ketika merasa diperlakukan tidak adil. Justru di situlah pemerintah harus hadir dengan kebijaksanaan dan hati nurani," ungkap Dodo Erna.

Ia menilai, kewenangan pemerintah seharusnya digunakan untuk melindungi dan memberikan kepastian kepada masyarakat, bukan justru membuat masyarakat merasa kecil, tidak berdaya, atau kehilangan keberanian untuk memperjuangkan haknya.

Dodo Erna mengingatkan, masyarakat yang diam belum tentu menerima. Bisa jadi mereka tidak tahu harus mengadu ke mana, tidak memahami bagaimana mempertahankan haknya, atau merasa takut menghadapi konsekuensi ketika berhadapan dengan institusi pemerintahan.

Karena itu, menurutnya, pemerintah harus mampu membedakan antara ketegasan menjalankan aturan dengan tindakan yang mengabaikan rasa kemanusiaan.

"Kalau memang ada aturan, silakan dijalankan. Tetapi jangan lupa ada manusia di balik persoalan itu. Ada kehidupan, ada keluarga, ada usaha yang dibangun dengan susah payah. Jangan hanya melihat dari sisi kewenangan, tetapi lihat juga dampak dan perasaan masyarakat yang mengalaminya," tuturnya.

**Bukan Mengejar Nominal, Tetapi Memperjuangkan Nilai Keadilan**

Dodo Erna kembali menegaskan, perjuangannya bersama tim kuasa hukum bukan lagi berorientasi pada nilai nominal ataupun sekadar membuktikan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Baginya, ada nilai yang jauh lebih penting, yakni bagaimana pemerintah belajar menghormati hak masyarakat dan tidak menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang.

Ia berharap, apa yang dialaminya tidak menjadi pengalaman yang harus dirasakan masyarakat lainnya. Sebab, tidak semua warga memiliki kemampuan ekonomi, keberanian, maupun kesempatan untuk membawa persoalan yang dihadapi ke ranah hukum.

"Ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Jangan karena masyarakat awam, tidak mengerti hukum, atau takut berhadapan dengan pemerintah, lalu mereka dianggap tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan haknya. Masyarakat juga punya martabat yang harus dihormati," tegasnya.

Dodo Erna mengaku tidak ingin perjuangan ini dimaknai sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Sebaliknya, ia ingin ada evaluasi dan kesadaran bahwa setiap kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat harus dilaksanakan dengan pertimbangan hukum, kepatutan, dan kemanusiaan.

Baginya, pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang mampu membuat masyarakat takut, melainkan pemerintah yang mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan kepada warganya.

Kini, bersama Hj. Maghdaliansi, MH, ia memilih melanjutkan perjuangan melalui jalur hukum di tingkat Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Dodo Erna percaya, keadilan harus tetap diperjuangkan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Sebab, ketika masyarakat merasa haknya terabaikan, pengadilan menjadi salah satu ruang konstitusional untuk mencari perlindungan dan kepastian hukum.

"Harapan saya sederhana, ke depan pemerintah lebih bijaksana. Jangan pernah meremehkan masyarakat kecil hanya karena mereka awam dan takut bersuara. Kekuasaan itu ada batasnya, tetapi nilai kemanusiaan harus selalu dikedepankan," pungkasnya.

Perjuangan Saung Bigi pun kini memiliki makna lebih luas. Bukan sekadar sengketa antara warga dan pemerintah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dalam setiap penggunaan kewenangan negara, harus selalu ada ruang bagi hati nurani, penghormatan terhadap hak warga, dan keberpihakan pada keadilan. ****