BENGKULU SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur pesisir di muara Sungai Air Manna, Desa Ketaping. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin, saat meninjau langsung kondisi riil proyek pengarah arus di lapangan.

Setelah sebelumnya mengucurkan dana miliaran pada APBD murni, usulan taktis penambahan sekitar 100 kubus beton pengarah arus kini mencuat untuk didorong melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkulu Selatan telah merealisasikan pemasangan 700 unit kubus beton dengan total serapan anggaran mencapai Rp1,4 miliar dari APBD reguler. Proyek tersebut berhasil membentangkan barikade beton sepanjang 119 meter untuk memecah ombak dan mengarahkan arus sungai langsung ke laut lepas.

Meski demikian, kondisi geografis muara pantai Pasar Bawah yang dinamis membuat penataan wilayah ini memerlukan kontinuitas. Opsi menyisipkan pengadaan sekitar 100 kubus beton tambahan di APBD-P dinilai menjadi solusi taktis jangka pendek yang paling realistis.

Secara teknis, penambahan sekitar 100 kubus beton diperkirakan memerlukan alokasi anggaran berkisar antara Rp200 juta hingga Rp250 juta. Hitungan ini didasarkan pada nilai konversi proyek utama, di mana biaya produksi, mobilisasi, hingga penurunan satu unit kubus beton di bibir muara memakan biaya sekitar Rp2 juta.

Pengadaan skala kecil ini dinilai sangat ideal masuk ke skema APBD-P karena beberapa faktor: Proses pencetakan dan pemasangan 100 kubus beton dapat rampung dalam waktu 2 hingga 3 bulan, selaras dengan sisa waktu kalender anggaran perubahan yang terbatas sebelum akhir tahun.

Tambahan struktur ini mampu memperpanjang dinding pengarah arus sejauh 15 hingga 20 meter, berfokus langsung pada titik tekuk abrasi yang paling rawan menjebak perahu nelayan. Kelancaran alur muara berbanding lurus dengan produktivitas sektor perikanan tangkap yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat pesisir Manna.

Hingga saat ini, koordinasi intensif antara pihak eksekutif melalui Dinas PUPR dan legislatif DPRD Bengkulu Selatan terus dimatangkan. Langkah ini diambil guna memastikan apakah usulan penambahan struktur darurat ini dapat disahkan dalam ketukan palu sidang paripurna APBD-P mendatang, ataukah harus digeser seluruhnya ke pagu anggaran APBD Murni periode berikutnya demi perencanaan kawasan yang lebih masif.(Beb)