Paripurna DPRD Kota Bengkulu dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Penjelasan Walikota Bengkulu atas Raperda tentang P-APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2022. Foto/Dok

Kota Bengkulu – Dewan dari sembilan fraksi menyatakan persetujuannya atas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bengkulu tahun anggaran 2022 untuk dibahas ke tingkat lebih lanjut.

Persetujuan fraksi-fraksi ini berdasarkan hasil paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bengkulu terhadap Pengantar Nota Penjelasan Walikota Bengkulu atas Raperda tentang P-APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2022 yang digelar, Senin (19/9).

Paripurna dibuka langsung oleh Waka II DPRD Alamsyah dan dihadiri wakil walikota Dedy Wahyudi yang mewakili walikota Helmi Hasan.

Fraksi PAN yang dibacakan oleh Dediyanto menyebutkan apresiasinya kepada Pemkot Bengkulu atas peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp21 miliar. Ia mendukung program walikota dan wawali tentang perlindungan social kepada masyarakat guna menghadirkan kebahagiaan masyarakat, salah satunya program merdeka ijazah.

“Pemerintah harus menjamin agar tidak ada lagi ijazah yang ditahan pihak sekolah karena tunggakan SPP. Ini terkait tentang ruang-ruang kemanusiaan,” ujar Dediyanto.

Dediyanto juga meminta OPD di Pemkot Bengkulu mengimplementasikan program-program dengan amanah, efektif dan transparan. Kemudian ia menegaskan agar DLH menyatakan darurat sampah.

“Kampanye darurat sampah ini perlu ditingkatkan. Kami juga minta pemkot terus meningkatkan PAD, Dinkes lakukan fogging secara continue. Kemudian PUPR melakukan pengecekan drainase dan pengerukan alur siring-siring untuk mengatasi banjir dan memperkuat anggaran di BPBD,” sampai Dediyanto.

Sementara dari fraksi Gerindra, minta pemkot juga fokus memperjuangkan terkait masalah kenaikan BBM. “Atas dasar aspirasi masyarakat, kami fraksi gerindra minta pemkot komunikasi ke pusat tentang hal ini. Juga penanganan banjir. Ini jadi atensi khusus kepada pemerintah selaku eksekutif,” kata jubir fraksi Gerindra.

Fraksi-fraksi lainnya pada umumnya juga memberikan masukan-masukan kepada pemkot. Namun pada intinya seluruh fraksi menyetujui P-APBD untuk dilanjutkan pembahasannya.

Wawali Dedy Wahyudi saat diwawancarai usai rapat paripurna mengatakan bahwa pemkot tentu menampung semua masukan dari legislatif, dan akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan juga struktur anggaran.

“Pada prinsipnya seluruh fraksi menyetujui untuk melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Dan nanti kami juga akan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi tadi. Masukan-masukan dari masing-masing fraksi tadi juga sangat penting dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Semua masukan tadi kita akan akomodir, tentunya kita perlu juga memperhatikan kemampuan struktur anggaran kita,” pungkas Dedy mengakhiri, (Adv)