BENGKULU– Keberadaan Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi turut dipertanyakan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, Sabtu (25/7/2026).

Sejak penggeledahan tersebut, Walikota Dedy tidak lagi terlihat dalam sejumlah agenda penting Pemerintah Kota Bengkulu maupun kegiatan politik yang sebelumnya dijadwalkan dihadirinya. Nomor telepon seluler yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan awak media juga tidak dapat dihubungi, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai keberadaannya.

Tokoh masyarakat Bengkulu, Achmad Tarmizi Gumay, mengatakan terakhir kali bertemu Walikota Dedy saat menghadiri takziah atas wafatnya ibunda mantan anggota DPR RI, Patrice Rio Capella, Jumat (24/7/2026) malam.

"Sekitar pukul sembilan malam saya sempat bersalaman. Beliau juga menyapa saya secara khusus saat menyampaikan sambutan belasungkawa," ungkap Tarmizi, Minggu (26/7/2026).

Sehari setelah penggeledahan KPK, Walikota Dedy Wahyudi tidak terlihat menghadiri puncak Festival Pantai Panjang yang digelar Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Padahal, kegiatan tersebut menjadi momentum penting promosi pariwisata sekaligus mencatatkan rekor dunia melalui penampilan 20 ribu penari di sepanjang kawasan Pantai Panjang. Kehadirannya diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah.

Walikota Dedy Wahyudi juga absen dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pelantikan Relawan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bengkulu, meski dijadwalkan hadir sebagai Ketua DPD PAN Kota Bengkulu.

Menanggapi isu yang berkembang, Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bengkulu, Elfahmi Lubis, membantah anggapan bahwa Walikota Bengkulu menghilang usai penggeledahan KPK.

Menurutnya, karena Sabtu dan Minggu merupakan hari libur, Walikota Dedy Wahyudi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga dan menerima sejumlah tamu, baik dari kalangan keluarga, teman, maupun pejabat Pemerintah Kota Bengkulu.

"Beliau tetap beraktivitas seperti biasa. Tidak ada yang berubah," kata Elfahmi.

Ia juga menegaskan bahwa penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Kepala Dinas PUPR tidak berkaitan dengan Pemerintah Kota Bengkulu maupun Walikota Bengkulu.

"Jangan membangun framing yang menyesatkan. Kegiatan penyidik KPK sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemkot Bengkulu maupun Walikota," tegasnya.

Senada dengan ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, memastikan Walikota Dedy Wahyudi dalam kondisi sehat dan masih berada di Kota Bengkulu.

"Pak Wali sehat dan saat ini berada di Bengkulu," ujarnya.

Namun, saat dimintai keterangan terkait pengembangan perkara KPK, Nurlia mengaku belum memperoleh arahan.

"Saya belum mendapat petunjuk terkait hal tersebut," katanya.

Sebelumnya, KPK menggeledah kediaman pribadi Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, di Jalan Barito, Padang Harapan. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita uang sekitar Rp4 miliar serta sejumlah dokumen elektronik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.

Menurut Budi, penyidikan tidak hanya berfokus pada perkara OTT di Rejang Lebong, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi lain yang lebih luas.

"Perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini menjadi pembuka untuk melihat lebih luas dan lebih dalam terkait dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang tidak terbatas di wilayah OTT," ujar Budi Prasetyo.  (*)