Penarafflesia.com - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suimi Fales, mendukung penuh upaya Menteri Desa PDTT dalam menekan penyaluran dana desa yang tidak sesuai dengan pemerataan ekonomi desa.

"Benar apa yang dikatakan Mendes PDTT, jangan Dana Desa digunakan untuk pembangunan kantor desa karena faedahnya tidak ada. Apalagi, fungsi pemerataan ekonomi untuk desa juga tidak terwujud," ujar Suimi Fales.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Prof. (H.C.) Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, menegaskan bahwa dana desa yang dialokasikan setiap tahun sebaiknya tidak digunakan untuk pembangunan kantor desa. Hal ini disampaikannya pada Jumat (8/3) di Gedung GSG Kantor Gubernur Bengkulu.

"Apakah pembangunan kantor desa berhubungan dengan peningkatan SDM maupun pertumbuhan ekonomi? Nah, ini yang kita minta penggunaan Dana Desa harus kepada kegunaannya dalam pemerataan Ekonomi Desa dan Pembangunan SDM Desa," ungkap Abdul Halim Iskandar.

Menurut penjelasan Menteri Desa, dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan kantor desa dinilai tidak berkaitan langsung dengan pemerataan ekonomi desa dan peningkatan SDM desa. Oleh karena itu, ia meminta agar dana desa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

"Penggunaan Dana Desa itu semestinya boleh digunakan apa saja kecuali yang dilarang (Hukum dan Pemerintah)," tegas Abdul Halim Iskandar. (Adv)