Penarafflesia.com - Kabupaten Kepahiang, yang memiliki salah satu angka stunting tertinggi di Provinsi Bengkulu, mengambil langkah serius dengan melibatkan lima unsur kekuatan pentahelix dalam upaya penanggulangan stunting. Unsur-unsur ini meliputi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa yang melakukan konvergensi pencegahan stunting.

Konvergensi Pencegahan Stunting adalah tindakan terkoordinasi yang menyasar keluarga berisiko untuk mencegah stunting. Selain pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini juga melibatkan sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi serta media massa.

Upaya pencegahan stunting dicanangkan dengan kampanye di Desa Tangsi Baru, Kepahiang, setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong. Kampanye ini mengikutsertakan 150 penerima manfaat yang menerima bantuan seperti telur, makanan tambahan, dan tablet tambah darah.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga telah bekerja sama dengan lembaga setempat dan Forkopimda sebagai Bapak Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS). Di samping pemberian makanan tambahan kepada keluarga berisiko stunting, program ini mencakup penyediaan jamban sehat dan upaya perbaikan gizi. Pada tahun ini saja, 230 unit jamban sehat dibangun, dan program makanan bergizi senilai Rp 42 juta digelar.

Wakil Bupati Kepahiang, Zurdi Nata, menyampaikan bahwa pentahelix ini adalah bentuk seriusnya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah stunting, yang masih tinggi dengan prevalensi 24,9 persen pada tahun 2022. Dalam upaya penanggulangan stunting, memperbaiki gizi dan lingkungan yang sehat adalah langkah kunci. Saat ini, baru 54 persen warga Kepahiang yang memiliki jamban sehat.

Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, mengukuhkan 30 Bapak Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dan menekankan pentingnya tindakan bersama semua unsur dalam menurunkan stunting. Upaya ini telah didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang membutuhkan tindakan konkret dan terpadu dari semua organisasi Perangkat Daerah (OPD).