Skip to main content

Fraksi PPP Beri Catatan Penting Terkait Nota Penjelasan Walikota

DPRD Kota Bengkulu
DPRD Kota Bengkulu

Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar nota penjelasan Walikota Bengkulu atas Raperda APBD Kota Bengkulu tahun 2023 di Ruang Ratu Agung, Senin, 10 Oktober 2022, Foto: Dok

Kota Bengkulu - DPRD Kota Bengkulu menggelar rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar nota penjelasan Walikota Bengkulu atas Raperda tentang APBD Kota Bengkulu tahun 2023 di Ruang Ratu Agung, Senin (10/10).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto dan dihadiri Anggota DPRD Kota Bengkulu secara quorum.

Dalam penyampaian pandangan umum fraks-fraksi DPRD Kota Bengkulu, fraksi PPP yakni Ariyono Gumay memberikan catatan penting terhadap pengantar nota penjelasan Walikota Bengkulu atas Raperda tentang APBD Kota Bengkulu tahun 2023.

“Menolak penambahan anggaran pembangunan Rumah Dinas (Rumdin) Walikota Bengkulu dan fasilitas pendukungnya pada tahun 2023 dengan membutuhkan anggaran sekitar Rp70 Miliar, karena di tahun 2022 sudah dianggarkan sekitar Rp70 miliar,” ujar Ariyono Gumay.

Dirinya menilai, dengan anggaran sejumlah Rp140 miliar untuk pembangunan Rumdin Walikota Bengkulu tidak tepat disaat kondisi perekonomian sedang tidak stabil sekarang ini.

Lalu, terkait tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk segera dilakukan pengangkatan pegawai PPPK di tahun 2023. Mengingat, plaform anggaran untuk PPPK sudah dianggarkan sekitar Rp94,6 miliar dan sudah diperuntukan untuk gaji PPPK.

“Karena anggaran tersebut hanya bisa digunakan untuk PPPK dan tidak bisa dipakai untuk yang lain, sehingga gaji honorer tidak memakai lagi belanja pegawai,” sampai Ariono.

Selain itu, terkait pembangunan Rumah Sakit Ibu Anak Tino Galo yang memerlukan anggaran sekitar Rp50 miliar dan belum termasuk biaya operasional serta belanja pegawai nantinya.

“Lebih baik mengembangkan Rumah Sakit HD Kota Bengkulu yang sudah ada poli kandungannya dan itu sudah berjalan secara maskimal. Sehingga tidak ada lagi pembangunan yang harus mengeluarkan biaya sekitar Rp50 miliar, dan belum termasuk biaya operasional serta belanja pegawai ke depan,” pungkasnya. (Adv)

  • rica store

Berita Terkini