Pena Rafflesia, Mukomuko -- Ratusan orang tenaga medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu mendatangi gedung DPRD senin (20/12). Mereka menyampaikan aspirasi terkait pembayaran tambahan penghasilan yaitu jasa piket. Untuk tahun 2022 yang dinilai tidak ada anggaran. Sementara yang telah diajukan RSUD Rp 1,8 miliar untuk jasa piket tenaga medis,non medis dan untuk dr anak yang dihapus oleh banggar Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko.

Menurut salah seorang perserta aksi, Dila, ia beserta seluruh tenaga medis dan non medis, dari Rumah Sakit Umum Daerah ini sengaja datang menemui anggota DPRD Kabupaten Mukomuko untuk menyampaikan aspirasinya terkait, tentang jasa piket sore, dan malam, untuk tahun 2022 yang informasinya tidak ada lagi. Sementara honor yang diterima hanya Rp 400 ribu per bulan, sedang kan itu cuma sebagian tenaga medis dan non medis yang terima. Sementara para tenaga medis dan non medis kebanyakan dari tenaga sukarela (TKS). Untuk tenaga sukarela RSUD Mukomuko mencapai lebih kurang 400 orang.

Dilanjutnya, selama ini tenga medis dan non medis dari honor dan dibantukan dengan jasa piket, kalau jasa piket tidak ada lagi, giman tenga medis ini akan mengadu selain kepada anggota DPRD kabupaten Mukomuko. Untuk piket tenga medis selama ini di bayar oleh APBD. Untuk piket Rumah Sakit kebanyakan dari tenaga suka reka (TKS).

" selama ini jasa piket, sore dibayar Rp 30.000 ribu, dan piket malam Rp 35.000 ribu yang di biayai oleh APBD. Sementara yang piket untuk PNS hanya 2 orang selebihnya tenaga sukarela (TKS). Ya, kalau untuk tahun 2022 tidak ada lagi giman para tenaga sukarela ini mau bekerja, sedangkan tenaga medis dan non medis ini banya yang mehidupi keluarga." pungkasnya.

Disampaikan lagi salah seorang aksi Tenaga medis, mengatakan sebelum datang ke DPRD ini, mereka sudah datang ke derektur RSUD untuk menanyakan jasa piket tenaga medis dan non medis untuk tahun 2022 belum ada kepasitian. Sementara dari 3 komite keperawatan telah mensurati derektu RSUD untuk meninjaklanjuti ke DPRD Mukomuko untuk membahas masalah jasa piket yang kemungkinana tidak ada lagi untuk tahun 2022.

Para tenga medis dan no medis ini diterima oleh Ketua DPRD ali syaftaini, beserta anggotanya, dalam sambutan depan ratusan tenaga medis dan non medis mengatakan, dan sangat kecewa, kenapa para tenaga medis dan non medis yang datang, kenapa tidak derektur yang menemui DPRD memastikan anggaran untuk jasa piket. Sementara keuangan RSUD belum maksimal yang ditarget kan 30 milar hanya ada 28 miliar. Karena RSUD itu posisinya bukan OPD, RSUD itu layanan Umum daerah, yang mengatur semua anggaran RSUD itu sendiri. Sementara sampai sekarang pengawasan keuangan RSUD tidak ada. Untuk sekarang pendapatan RSUD belum stabil dan mandiri.selama ini RSUD Mukomuko disupot dari anggaran APBD. Dalam jasa piket tenaga medis dan non medis untuk tahun 2022 tidak di bebankan lagi dari APBD.

"salah satu kekecewaan kami dari lembaga, mengapa tenaga medis yang datang, kenapa bukan Derektur yang datang untum membahaskan masalah jasa piket ini. Kami minta kepada dertur RSUD jangan melempar tangan seharusnya derektur yang datang untuk permasalahan ini."kesal ali

Dilanjutnya untuk dari lembaga DPRD akan mensupot jasa piket tahun 2022 tidak dianggarkan dari APBD, kalau bisa dianggarkan dari BLUD. Karena ini beban RSUD,diminta untuk mengurangi kegiatan lainya, dan dipindahkan ke jasa piket tenaga medis dan non medis.

"kami minta kepada Derektur RSUD jangan lempar tangan, kita akan surati derektur Rumah sakit daerah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Untuk jasa piket tenaga medis untuk tahun 2022 diarahkan dengan dana BLUD bukan anggaran APBD." tutupnya. (Dnex)