PENA RAFFLESIA, MUKOMUKO – Aktivis mahasiswa Universitas Bengkulu asal Mukomuko, Andri Yanto angkat bicara soal penyusunan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mukomuko tahun 2022.

Pengesahan APBD 2022 tidak mengulangi kisah APBD 2021 Molor, sehingga mengakibatkan daerah merugi dan menjeritnya tenaga honorer Daerah.

"Eksekutif dan legislatif kita minta gesit dalam pembahasan RAPBD 2022. Jangan sampai terulang lagi kisah APBD 2021, yang bikin daerah merugi,’’ ungkap Andri.

Dampak keterlambatan pengesahan APBD 2021, dana transfer daerah seperti DID (Dana Insentif Daerah, red) jatah tahun 2022, turun tajam.

"Akibat keterlambatan pengesahan APBD 2021, di 2022 daerah kita menanggung, jatah DID turun,’’ imbuhnya.

Senada disampaikan aktivis Rumah Peduli Mukomuko, Musfar Rusli. Menurutnya, mengingat kondisi keuangan daerah dalam situasi sulit, seyokyanya anggota dewan menahan diri. Mengutamakan program skala prioritas di APBD 2022.

Disamping belanja wajib dan belanja rutin, ada kewajiban daerah yang mesti diselesaikan. Masa tunggakan hutang yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Sebelum APBD 2022 diketuk, kita minta anggota dewan mengutamakan penyelesaian utang kepada para ASN, baik TPP, maupun gaji para honorer.

Anggota dewan merupakan wakil rakyat. Kata Musfar, sudah seharusnya mereka mendahulukan kepentingan rakyatnya.

"Dana Pokir dewan, hemat kita hanya sebuah kamusflase. Ada sesuatu dibalik itu. Jadi, kita minta karena kondisi daerah kita sedang sulit, mari bersama-sama berubah ke arah yang lebih baik. Tahan dulu nafsu dana Pokir, utamakan masyarakat kesejahteraan rakyat yang tertunda itu,’’ demikian Musfar. (Dnex)